New York -
Pemerintah Indonesia mengecam penggunaan senjata kimia yang telah
mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak berdosa di Suriah. Sikap pemerintah itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika ia mengadakan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jan Eliasson, di Markas Besar PBB, New York, Senin.
"Masyarakat internasional tidak dapat membiarkan semakin memburuknya situasi di Suriah. Jika terbukti, penggunaan senjata kimia menandai titik terendah dalam konflik di Suriah," kata Menlu dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Antara dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York.
Marty menegaskan bahwa masyarakat internasional harus memberikan tekanan agar pelaku pengguna senjata kimia diadili.
"Kita perlu memberikan dukungan kepada upaya investigasi PBB atas dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah dan masyarakat internasional perlu memastikan agar pelaku tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.
Sementara itu, seperti yang diungkapkan pusat media PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon --yang sedang melakukan kunjungan di Seoul, Korea Selatan-- mengatakan bahwa tim pemeriksa PBB yang menjalankan penyelidikan atas kemungkinan penggunaan senjata kimia di Suriah telah mulai menjalani hari pertama tugas mereka itu di wilayah-wilayah pedesaan Damaskus yang menjadi tempat dugaan insiden senjata kimia terjadi.
Tim tersebut mewawancarai para saksi mata, orang-orang yang selamat dari insiden serta para dokter.
Tim pemeriksa juga mengumpulkan berbagai sampel, demikian dikatakan Ban seperti dikutip oleh pusat media PBB.
Seperti yang dilaporkan media internasional, 355 orang tewas secara hampir bersamaan di Suriah pada pekan lalu dengan menunjukkan gejala-gejala "neurotoksik", demikian menurut Doctors Without Borders.
Laporan itu muncul tidak lama setelah kubu oposisi menuduh pemerintahan Bashar al-Assad melancarkan serangan gas kimia beracun di bagian Timur dan Barat Daya Damaskus dan menyebabkan 1.300 tewas.
Dalam pertemuannya dengan Wakil Sekjen PBB, Senin, Menlu Marty kembali menegaskan perlunya peran utama PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam menyelesaikan berbagai situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Selain membahas masalah Suriah, Wakil Sekjen Eliasson melalui Marty menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas peranannya di kawasan Asia Pasifik serta dalam pembahasan pembangunan global pasca 2015.
Sebelumnya, pada akhir pekan lalu di Markas Besar PBB, New York, Menlu Marty juga menemui Presiden Dewan Keamanan, Dubes Maria Cristina Perceval, untuk membahas dan menyampaikan harapan Indonesia agar DK-PBB memikul mandatnya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional menyangkut perkempbangan yang saat ini bergulir di wilayah Timur Tengah, khususnya Suriah, Mesir dan Palestina.
antaranews
